uu 34 tahun 2004. May 29, 2020 · Pelibatan TNI Tangkal Aksi Terorisme Miliki Dasar Hukum yang Kuat. uu 34 tahun 2004

33 Tahun 2009 tentang Perfilman. Jokowi bakal menyampaikan pandangan resmi setelah selesai pembahasan. 24 Jono. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, dan UU 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. 34 TAHUN 2004 TENTANG TNI TESIS : OLEH NUNUNG GUNARYONO Nomor Mahasiswa : 07 912 308 BKU : Hukum Tata Negara Program Studi : Ilmu Hukum Telah dipertahankan didepan Dewan Penguji pada hari Selasa, 3 Maret 2009 dan dinyatakan LULUS TIM PENGUJI : KETUA, ( DR. Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan memberikan pandangan kritis terhadap wacana Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto untuk merevisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, khususnya yang terkait dengan Pasal 47 terkait dengan Pembinaan khususnya Pasal 47 ayat 2 “Prajurit aktif. Dilaksanakan Oleh (Peraturan Pelaksana) : Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Penghitungan Jumlah Hak Suara Kreditor. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2014. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,. 4444 , LL SETNEG : 34 HLM. Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Namun ia tak merinci, apakah UU TNI. Salah satu hal krusial dalam ketentuan UU RI No. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik Negara/Daerah. II. 2. bahwa tujuan nasional adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut. NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,. 3) Mengatasi aksi terorisme. Prioritas . RI. ORGANISASI TNI SESUAI PASAL 13 UNDANG-UNDANG NO. Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Ada berbagai ketentuan yang diusulkan untuk masuk dalam revisi UU 34/2004. UMUM. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan. TENTANG. File history. Undang-undang (UU) No. Tugas-tugas TNI sendiri telah diatur dalam UU No. Ancaman menurut UU No 34 Tahun 2004; Ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara menurut UU No. Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, UU Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan dinyatakan tidak berlaku. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671); 3. UU RI No. LN 2004 (127): hlm 37. 34 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), Kartini Muljadi berpendapat bahwa istilah utang dalam Pasal 1 dan Pasal 212 Undang-Undang No. 3 -2004 3 . UMUM. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845);. 34 Tahun 2004 tentang TNI yang berpotensi menggangu sistem peradilan pidana, mengancam HAM, demokrasi dan meminta pemerintah merevisi draf Perpres tersebut. com. Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 20, Pasal 21, Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4), dan Pasal 34 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;. Baca juga: Komnas HAM Desak Pembahasan. Pasal 36 : Cukup jelas. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,. Secara khusus dimaksudkan untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumentasi hukum secara mudah, cepat dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal MA RI maupun masyarakat. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang mengingkari mandat TAP MPR No. Usulan perubahan yang masih digodok menginginkan usia pensiun seluruh prajurit 58 tahun dan dapat diperpanjang sampai 60 tahun untuk mereka yang memiliki kemampuan dan. PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 1997 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH. ada kecualinya. 1/Jan-Mar/2015 94 kemampuan intelijen strategis, pengadaan dan pemeliharaan, serta peningkatan anggaran pertahanan secara bertahap. 34 Tahun 2004 Tentang TNI sebagai upaya sosialisasi agar dimengerti, dipahami dan dipedomani. PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1986. Kembali ke Deksripsi Regulasi. Ini sesuai dengan isi dari Pasal 39 UU Nomor 34 Tahun 2004. **) merupakan hasil dari amandemen kedua melalui Undang Undang. Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Panglima sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (UUTUGAS. Dalam UU tersebut juga belum mengakomodir hal-hal. Download : UU-Nomor-35-Tahun-2014 43. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. UU Nomor 24 Tahun 2004; dan UU Nomor 9 Tahun 2016. 86, TLN No. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Januari 2004. PembahasanTahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420); 5. lambatnya akhir tahun 2004. Jokowi mengatakan, dirinya akan berkomentar usai revisi UU TNI selesai dibahas. UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 2004/ No. SKB 2 Menteri Tahun 1984. E. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI); 7. 1. Sebagaimana diketahui penyelenggaraan pemerintah daerah dipengaruhi oleh dinamika politik nasional. . Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email [email protected] Th. Undang-undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia T. Ditetapkan: 16 Oktober 2004. Analisis UU No. Dasar hukum Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal adalah Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28H ayat (1), Pasal 28J, dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Pokok-pokok pengaturan dalam Undang-Undang ini antara lain adalah sebagai berikut. “Menciptakan inefisiensi pengelolaan. UU 34 Tahun 2009. UU NO. RI. 34 tahun 2004 disebutkan tugas pokok TNI itu pada prinsipnya ada tiga, yaitu: pertama, menegakkan kedaulatan negara: kedua, mempertahankan keutuhan wilayah dan ketiga, melindungi segenap bangsa dan Sep 15, 2020 · Pertimbangan PP 34 tahun 2006 tentang Jalan adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 22, Pasal 28, Pasal 30, Pasal 35, Pasal 41, dan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jalan. Peraturan Perundang-undangan. 34 Tahun 2004 tentang TNI kekuatan hukumnya sama kuat dengan UU No. 50 Tahun 2006 (X) PMA No. Peraturan Sejarah Dasar Hukum Peraturan Pelaksana Peraturan Terkait / 0. Lex et Societatis, Vol. Baca "Penpas" Lainnya. Undang-undang (UU) NO. Undang-undang (UU) No. bahwa tujuan nasional Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupanLetkol (Purn) Euis Kurniasih mengajukan judicial review UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI ke Mahkamah Konstitusi (MK). KETENTUAN PENUTUP. NOMOR 2 TAHUN 2004 . 34 TAHUN 2004. Tipe Dokumen. Telah di lakukan uji materiil oleh Mahkamah Konstitusi dengan putusan Nomor 85/PUU-X/2012, nomor 22/PUU-VII/2009, nomor 142/PUU. 34 Tahun 1964 Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia. Susunan organisasi TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden. Undang-undang (UU) No. NOMOR 34 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 1997 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. ABSTRAK:. NOMOR 34 TAHUN 1954 . ABSTRAK: Untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum yang diselenggarakan. 10 Tahun 2004 tentang. NOMOR 25 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,. Reformasi memberikan ruang yang lebih lebar bagi pemerintah daerah terutama dalam hal otonomi. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 Tentang Jalan. Presiden Joko Widodo belum banyak berkomentar. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA. membantu Panglima dalam menyusun kebijakan tentang pengembangan postur, doktrin, dan strategi serta operasi militer sesuai dengan matra masing-masing; 3. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang. 132, TLN NO. LAKIP; Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Indikator Kinerja Utama (IKU) Jurnal Legislasi IndonesiaUJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. UU ini mengatur asas, tujuan, ruang lingkup, sumber, alokasi, penggunaan, pengelolaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. 4655 LL SETNEG : 54 HLM. NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan. Undang-undang (UU) Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap -tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing -masing d an untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Prabowo menjelaskan, UU TNI yang. Pelibatan TNI Tangkal Aksi Terorisme Miliki Dasar Hukum yang Kuat. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Dokumen UU 34/2004 mengatur tentang Tentara Nasional Indonesia sesuai dengan tuntutan reformasi dan demokrasi. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. PMA No. 13 %. 38 Tahun 2004 Jalan MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. Download : UU-Penerbangan 44. bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 2004. Pasal 37 : Cukup jelas. Peraturan Pemerintah (PP) NO. Lampiran. Nomor Peraturan: 2: Tahun Peraturan: 2004: Jenis/Bentuk Peraturan: Undang-undang: Singkatan Bentuk Peraturan: UU: Tempat Penetapan: Jakarta: Tanggal Penetapan: 14 Januari 2004: Tanggal Pengundangan: 14. a. Untuk pertama kali, Dewan Komisaris dan Direksi PT Askes (Persero) diangkat menjadi Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Kesehatan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak BPJS Kesehatan mulai beroperasi. Aturan hukum pengangkatan Panglima TNI khususnya tertulis dalam Pasal 13 UU Nomor 34 Tahun 2004 TNI. I. 2014. BAB II PRINSIP KEBIJAKAN PERIMBANGAN KEUANGAN Pasal 2 (1) Perimbangan. 18 tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Susunan organisasi dan tata kerja Dewan Jaminan Sosial Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden. Lex et Societatis, Vol. Mencabut : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 Tentang Jalan. I. Ancaman. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang. Kelembagaan, Standardisasi, Penilaian Kesesuaian, kerja sama, peran serta masyarakat, pembinaan, pengawasan, serta sistem informasi Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22. Direktur Eksekutif Imparsial Gufron Mabruri, mengatakan Pasal. 10 Tahun 2009 RI. I. Tipe Dokumen. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006. "Tugas menegakkan hukum dan menjaga keamanan wilayah udara yurisdiksi nasional yang di emban TNI AU seperti yang diamanatkan oleh UU 34 tahun 2004 tentang TNI, memang bukan pekerjaan mudah. Tipe Dokumen. Saat masih berbentuk draf di Departemen Pertahanan, RUU ini sudah menuai protes karena berpotensi memberi kewenangan yang berlebihan pada Panglima TNI dalam menggunakan kekuatan TNI. 34/2004 pada halaman 59 huruf b yang berbunyi, “Mengubah ketentuan Pasal 53 yang semula prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paling tinggi 58 tahun bagi perwira dan usia 53 tahun bagi bintara dan tamtama” menjadi. 1. Beranda. 34 Tahun 2004 tentang TNI. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian. an Pasal 34 ayat (1) diubah Penjelas sebagaimana tercantum dalam penjelasan, dan ketentuan Pasal 34 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 34 berbunyi sebagai berikut : “Pasal 34 (1) Tugas mengawasi Bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang. Di mana pasal tersebut menyebutkan bahwa setiap Prajurit TNI dilarang terlibat dalam kegiatan menjadi anggota partai politik, juga dilarang terlibat dalam kegiatan politik praktis, serta dilarang terlibat dalam kegiatan untuk dipilih menjadi anggota legislatif dalam pemilihan umum dan. Undang-undang (UU) tentang Jalan. PP Nomor 28 Tahun 1981. Beberapa pihak melayangkan protes terhadap rencana itu lantaran revisi UU TNI dinilai membangkitkan dwifungsi ABRI seperti masa Orde Baru (Orba). Oleh karena itu, penggunaan tanah harus bermanfaat bagi masyarakat, negara, dan bagi pemegang hak atas tanah. Wacana revisi UU No. UU Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI. bahwa jalan sebagai salah satu prasarana transportasi merupakan unsur penting dalam pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, Mar 14, 2007 · TUGAS TNI ANGKATAN DARAT, ANGKATAN LAUT DAN ANGKATAN UDARA SESUAI UNDANG-UNDANG NO. 34,. Pasal 34 : Cukup jelas. Bidang. Pasca Lahirnya UU RI Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI”. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4251); 8.